Jakarta, mediahukumnews.com – DPR RI akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Pemerintah menyebut rancangan ini sebagai pilar ketahanan nasional sekaligus dorongan bagi kemandirian industri dalam negeri.
Belanja pertahanan menjadi salah satu pos yang ‘naik’ signifikan hingga Rp 335,3 triliun, diikuti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan nilai Rp 335 triliun, yang digadang-gadang akan diperluas tahun depan. Pertanyaannya adalah, sejauh mana alokasi ini benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat?
Dari sisi makroekonomi, pemerintah mengklaim APBN 2026 dirancang untuk menjaga defisit tetap terkendali. Namun, beban utang negara yang terus menanjak memunculkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan fiskal. Di saat yang sama, kalangan menengah ke bawah berharap, subsidi dan bantuan sosial bisa lebih dirasakan langsung, bukan hanya menjadi jargon politik.
APBN 2026 bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen politik yang sarat kepentingan. Belanja sosial bisa saja dipersepsikan sebagai langkah populis, sementara penekanan pada pertahanan berpotensi mempertebal citra nasionalis pemerintah. Pertanyaannya, apakah anggaran ini benar-benar akan menjadi solusi konkret bagi rakyat, atau justru menjadi etalase politik yang gemerlap tapi minim dampak nyata? ***
