Jakarta, mediahukumnews.com – PRESIDEN Prabowo Subianto semakin menempatkan ‘transformasi ekonomi dan regulasi’ sebagai poros utama kebijakan pemerintahan, mencerminkan dinamika politik Indonesia pasca-pemilu. Pada 12 Januari 2026, Prabowo meresmikan peningkatan kapasitas kilang minyak Balikpapan senilai 7,4 miliar US dollar. Sebuah proyek strategis untuk menekan ketergantungan impor bahan bakar dan memperkuat ketahanan energi nasional. Percepatan produksi BBM berkualitas tinggi dan LPG ditujukan tidak hanya untuk stabilitas harga, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing ekonomi domestik.
Langkah besar lainnya adalah, draf keputusan presiden yang mengubah regulasi industri ride-hailing, termasuk pembatasan komisi perusahaan, asuransi wajib, serta kontribusi pada pensiun dan kesehatan bagi pengemudi. Langkah ini muncul di tengah tekanan politik setelah sektor ini menjadi salah satu aktor penting dalam protes sosial 2025, dan menggambarkan bagaimana pemerintah mencoba merespons tuntutan kesejahteraan sosial, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.
Dalam konteks hubungan antara pemerintah dan publik, Prabowo juga menegaskan pentingnya kritik konstruktif dari masyarakat kepada kementerian dan lembaga negara. Hal ini menunjukkan, usaha eksekutif untuk memperbaiki kinerja birokrasi, dan memperkuat legitimasi pemerintahan di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas.
Sementara itu, upaya edukasi politik terus digencarkan melalui kerja sama KPU dengan Perpustakaan Nasional, untuk memperluas pendidikan pemilu dan politik kepada publik. Ini menjadi sinyal bahwa proses demokrasi, termasuk persiapan pemilu dan partisipasi pemilih, menjadi agenda lanjutan dalam peta politik nasional. ***
