Jakarta, mediahukumnews.com – Wacana redenominasi rupiah kembali mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan langkah penyederhanaan mata uang nasional sebagai bagian dari reformasi moneter Indonesia. Dalam arah kebijakan Kementerian Keuangan periode 2025–2029, Purbaya menempatkan redenominasi sebagai simbol modernisasi sistem keuangan, bukan pemotongan nilai uang rakyat. Ia menyebut kebijakan ini, sebagai langkah efisiensi struktural agar rupiah tampil lebih berwibawa dan mudah digunakan di era digital. Menurutnya, penyederhanaan nominal bukanlah sanering, melainkan upaya mengangkat kredibilitas rupiah dan mempermudah transaksi ekonomi nasional.
Profil Purbaya sendiri menjadi faktor penting di balik keberanian ini. Lahir di Bogor dan meniti pendidikan dari Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung hingga meraih gelar doktor ekonomi di Purdue University, Amerika Serikat, Purbaya dikenal sebagai teknokrat yang disiplin dan tajam dalam analisis. Sebelum menduduki kursi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, ia memimpin Lembaga Penjamin Simpanan dan dikenal luas di kalangan ekonom sebagai sosok yang berpikir sistematis, rasional, namun berani mengambil risiko kebijakan besar.
Purbaya Yudhi Sadewa, Menkeu RI (Dok. CNN Indonesia)
Latar belakangnya yang menggabungkan ilmu teknik dan ekonomi memberinya sudut pandang unik. Kebijakan fiskal dan moneter tak cukup rasional di atas kertas, namun juga harus efisien dalam sistem, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Langkah redenominasi yang ia gulirkan bukan proyek kecil. Purbaya mengarahkan Kementerian Keuangan untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Redenominasi Rupiah bersama Bank Indonesia, mempersiapkan sistem digital baru, serta membangun komunikasi publik agar masyarakat memahami bahwa daya beli tidak berubah. Ia juga mendorong integrasi data fiskal dan modernisasi sistem keuangan negara untuk mendukung agenda ini. Bagi Purbaya, pembaruan moneter bukan soal angka, melainkan tentang reputasi bangsa. “Kita perlu sistem keuangan yang sederhana, efisien, dan bisa bersaing di dunia internasional,” ujarnya dalam salah satu pernyataannya.
Namun langkah besar ini tidak bebas risiko. Tantangan utama datang dari persepsi publik yang kerap salah memahami redenominasi sebagai pemotongan nilai uang. Karena itu, Purbaya menekankan pentingnya edukasi dan kesiapan lintas lembaga agar transisi berjalan mulus. Ia sadar, reformasi moneter sebesar ini memerlukan kesabaran, transparansi, dan keteguhan politik. Di sisi lain, peluangnya juga besar. Jika dijalankan dengan baik, redenominasi bisa menjadi tonggak sejarah penguatan rupiah, dan menunjukkan bahwa Indonesia siap sejajar dengan ekonomi modern dunia.
Dalam konteks politik ekonomi nasional, keberanian Purbaya Yudhi Sadewa yang membawa kembali gagasan redenominasi, adalah refleksi dari tekad pemerintah untuk menegakkan kredibilitas rupiah. Di tengah arus globalisasi dan ekonomi digital yang menuntut kecepatan serta ketepatan, langkah ini menjadi simbol transformasi. Dari mata uang yang rumit, menjadi instrumen yang ringkas, modern, dan berwibawa. Redenominasi bukan sekadar potong nol, melainkan potong jarak antara Indonesia dan masa depan ekonomi yang lebih efisien. ***
